Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015

Sebagaimana diketahui bahwa pada tanggal 16 Januari 2015, telah terbit Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam rangka percepatan pelaksanaan barang/jasa Pemerintah setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah pada setiap Tahun Anggaran untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan Pemerintah, diinstruksikan mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menyelesaikan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran berikutnya sebelum berakhirnya Tahun Angaran berjalan secara transparan, cermat, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah;

2. Menyelesaikan proses pengadaan barang/jasa Pemerintah paling lambat akhir bulan Maret Tahun Anggaran berjalan, khusus untuk pengadaan jasa konstruksi yang penyelesaiannya dapat dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun;

3. Melaksanakan seluruh pengadaan barang/jasa Pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (e-Procurement);

4. Mendorong pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah di masing-masing Kementerian/Lembaga secara terkonsolidasi;

5. Mempercepat penyelesaian petunjuk teknis dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi.

Categories: Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Uncategorized

Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Di Wilayah Joglosemar

Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Di Wilayah Joglosemar Pada Hari Kamis – Jum’at, tanggal 22-23 Maret 2018 BBKPM Surakarta mengadakan Bimtek Pengadaan Barang / Jasa dan Konsolidasi antar ULP Di Wilayah Joglosemar, bertempat di Aula BBKPM Surakarta, Read more…

Pengumuman

Pengumuman Pemenang lelang Pengadaan Tenaga Alih daya Tenaga Kebersihan dan Pramubakti T.A 2018

PENGUMUMAN  PEMENANG  LELANG   PENGADAAN TENAGA ALIH DAYA TENAGA KEBERSIHAN DAN PRAMUBAKTI Nomor : 265/CS/Pokja-ULP/I/2018 Dengan ini  diberitahukan bahwa setelah diadakan evaluasi penawaran dan evaluasi kualifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Pokja Pengadaan Barang/Jasa Read more…

Uncategorized

Pejabat Fungsional PPBJ Dituntut Kuasai Standar Kompetensi

LKPP mendorong seluruh pejabat fungsional pengelola pengadaan barang /jasa (PPBJ) untuk memenuhi standar-standar kompetensi  guna memastikan pelaksanaan pengadaan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Tuntutan pemenuhan standar kompetensi ini semakin besar seiring dengan semakin diperlukannya penguasaan—baik Read more…