ULP

TUGAS DAN FUNGSI ULP BBKPM SURAKARTA

Kepala ULP :

  1. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP;
  2. Menyusun dan melaksanakan Strategi Pengadaan ULP;
  3. Menyusun program kerja dan anggaran ULP;
  4. Mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;
  5. Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Menteri;
  6. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP;
  7. Menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota ULP kedalam Kelompok Kerja (Pokja) ULP sesuai kebutuhan/beban kerja; dan
  8. Mengusulkan pemberhentian anggota Kelompok Kerja yang ditugaskan di ULP kepada Menteri, apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau KKN;

Sekretaris ULP :

  1. Melaksanakan pengelolaan urusan administrasi,  ketatausahaan,  keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga ULP;
  2. Menyiapkan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Menteri;
  3. Menginventarisir paket-paket yang akan dilelang/diseleksi;
  4. Menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan Pokja ULP;
  5. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pokja ULP;
  6. Mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa;
  7. Mengelola data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
  8. Mengelola dokumen pengadaan barang/jasa;
  9. Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
  10. Menyiapkan dan mengkoordinasikan tim teknis dan Staf Pendukung ULP dalam proses pengadaan barang/jasa.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Kasatker :

  • Menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) di lingkungan Satuan Kerja dan selanjutnya menyerahkan Pokja tersebut kepada Kepala ULP untuk ditugaskan/ditempatkan sesuai dengan beban kerja masing-masing Pokja ULP.

Kelompok Kerja (Pokja) ULP :

  1. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
  2. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
  3. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
  4. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian PUPR dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
  5. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
  6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
  7. Menjawab sanggahan;
  8. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
    • Pelelangan, atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
    • Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
  9. Mengusulkan calon Penyedia Barang/Jasa untuk:
    • Pelelangan, atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi Jasa Lainnya yang bernilai di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
    • Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
  10. Menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
  11. Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
  12. Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP; dan
  13. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada KPA.